SEOBetter's Blog

SEOBetter's Blog

Sarana99.com Agen Texas Poker Dan Domino Online Indonesia Terpercaya

Sarana99.com Agen Texas Poker Dan Domino Online Indonesia Terpercaya - Di saat-saat terakhir masa kerja, Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono harus menelan pil pahit lagi. Salah satu menterinya, Jero Wacik, ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka kasus pemerasan dan penyalahgunaan jabatan.

Wakil Ketua KPK, Bambang Widjoejanto, menjelaskan Jero disangka mengantongi Rp9,9 miliar dengan cara "haram," yakni memeras dan menyalahgunakan kewenangan sebagai menteri energi sumber daya mineral (ESDM) dalam kurun 2011-2012. Motifnya, Jero Wacik diduga ingin mendapatkan dana operasional menteri yang lebih besar dari yang dianggarkan negara.

"Pasca menjadi menteri ESDM, diperlukan dana operasional menteri yang lebih besar," jelas Bambang saat mengumumkan status Jero Wacik di kantor KPK, Rabu 3 September 2014.

Untuk tujuan itu, Jero Wacik kemudian meminta anak buahnya di Kementerian ESDM melakukan sejumlah "hal". Misalnya, kata Bambang, mengutip kickback dari berbagai pekerjaan atau pengadaan barang dan jasa. Selain itu, Wacik juga diduga mengumpulkan dana dari rekanan terkait program-program tertentu. Satu contoh lagi, Jero diduga memerintahkan anak buahnya untuk mengutip fee atas jasa konsultasi ESDM.

Bahkan, Jero Wacik juga diduga memanipulasi anggaran rapat. "Ada juga kegiatan rapat yang dianggarkan, padahal sebenarnya itu rapat fiktif," jelas Bambang.

Ketika ditanya wartawan, siapa saja yang Sarana99.com Agen Texas Poker Dan Domino Online Indonesia Terpercaya menjadi 'korban' pemerasan Jero Wacik, Bambang enggan menjawab. KPK, kata dia, akan menjelaskan bagian ini saat pembuatan dakwaan. Namun, juru bicara KPK Johan Budi SP menjelaskan bahwa pihak yang diperas ada di internal dan eksternal kementerian.

Dana Rp9,9 miliar itu kemudian mengalir kemana-mana. Tapi, lagi-lagi KPK tidak mau mengungkap secara detail aliran ini. "Kami tidak konsentrasi ke sana. Tapi, yang jelas ini terjadi 2011-2012 setelah dia menjabat sebagai menteri," jelas Bambang.

Juli lalu, KPK pernah memeriksa istri Jero, Triesnawati Wacik. Penyidik juga sudah memeriksa anak politisi Demokrat itu yang bernama Ayu Vibrasita. Apakah sebagian dari dana Rp9,9 miliar itu mengalir ke anggota keluarga Jero atau pihak lain, Bambang kembali bungkam.

"Betul KPK telah memeriksa istri dan anak tersangka, tapi kosentrasi KPK hanya kepada tersangka (Jero Wacik). Konsentrasi KPK adalah dana yang didapat atau diterima Pak JW, tidak ke pihak yang lain," tegasnya.

Juru bicara KPK Johan Budi SP mengutarakan, penyidik menduga dana operasional menteri yang dikumpulkan itu juga dipakai untuk keperluan pribadi Jero Wacik.

Rabu malam Sekitar pukul 20.00 WIB, Jero menggelar konferensi pers dari Kementerian ESDM untuk menanggapi status hukumnya. "Saya akan tetap berada di Indonesia sampai proses hukum ini selesai," kata Jero. Dia juga memastikan akan menaati dan menghormati semua proses hukum di KPK.

Mengenai jabatannya sebagai menteri, Jero menyatakan akan menunggu kepulangan Presiden SBY dari Singapura. "Saya akan menemui dia jika sudah kembali," kata Jero.

Soal apakah dia akan mundur dari jabatan menteri, Jero Wacik menjawab dipomatis, "Saya sudah mendatangi Pakta Integritas." Tak jelas betul, Pakta Integritas mana yang jadi rujukan Jero.

Sebab, Pemerintah--dalam hal ini Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB)--memang mewajibkan pimpinan kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah, pejabat serta seluruh pegawai negeri sipil (PNS) untuk meneken Pakta Integritas Antikorupsi.

Dikutip dari laman Menpan, pakta ini menjadi janji kepada diri penyelenggara negara dan PNS untuk melaksanakan tugas sesuai peraturan perundangan dan tidak akan melakukan KKN.

Partai Demokrat, tempat Jero bernaung pun punya Pakta Integritas sendiri.

Nonaktif dan Mundur Sarana99.com Agen Texas Poker Dan Domino Online Indonesia Terpercaya

Presiden SBY kaget mengetahui status hukum Jero Wacik. Menurut Juru Bicara Presiden Julian Pasha, SBY mengetahui kabar itu dari media massa sehingga dia belum mengetahui persis alasan KPK menetapkan Jero sebagai tersangka.

"Karena pemberitahuan tertulis belum diterima, maka kami belum dapat memberikan pernyataan lebih jauh," kata Julian. Saat ini, SBY tengah berada di Singapura untuk menandatangani perjanjian batas maritim.

Sementara itu, Staf Khusus Presiden Heru Lelono memastikan bahwa SBY memegang komitmennya dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu. "Siapapun menteri saya yang menjadi tersangka, harus nonaktif," kata Heru mengutip kata-kata SBY.

Tak hanya di kabinet, Jero pun dimita mundur dari partai. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua menyatakan aturan itu tercantum dalam Pakta Integritas partainya.

"Itu sudah dijelaskan kalau ada yang Sarana99.com Agen Texas Poker Dan Domino Online Indonesia Terpercaya ditetapkan sebagai tersangka harus mengundurkan diri. Tidak terkecuali Jero Wacik yang mempunyai posisi strategis sebagai Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat," kata Max di Gedung DPR, Jakarta.

Satu lagi masalah muncul. Selain menteri, Jero juga merupakan anggota DPR Terpilih 2014-2019. Bagaimana nasib dua jabatannya itu?

Untuk yang satu itu, kata Max, bukan lagi kewenangan partai. "Kalau posisi menteri, itu terserah presiden. Kalau sebagai anggota DPR terpilih harus diproses mulai dari partai hingga KPU. Silakan tanya KPU, siapa nama yang ada di bawah Jero," kata Max.

Menteri Ketiga

Berakhir 20 Oktober 2014, Kabinet Indonesia Bersatu jilid II tinggal menghitung hari. Penetapan Jero Wacik sebagai tersangka membuat daftar menteri aktif yang terjerat kasus korupsi dan ditangani KPK menjadi tiga orang.

Dua menteri sebelum Jero adalah Suryadharma Ali dan Andi Mallarangeng. Masing-masing ditetapkan sebagai tersangka saat menjabat sebagai menteri agama serta menteri pemuda dan olahraga.

Suryadharma Ali ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis 22 Mei 2014 dalam kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012 hingga 2013.

Dalam jumpa pers hari itu, Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Busyro Muqoddas mengatakan SDA tidak sendirian ditetapkan sebagai tersangka. "Sudah naik penyidikan dengan SDA dan kawan-kawan sebagai tersangka," kata Busyro,

Dia diduga menyalahgunakan kewenangannya dan melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Wakil Ketua KPK Zulkarnain mengungkapkan dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji meliputi banyak komponen di dalamnya. "Katering, pemondokan, transportasi. Ada dana-dana yang dibayarkannya tidak sesuai," katanya.

Sempat tak mau mundur, Suryadharma akhirnya mengalah dan mundur dari jabatan sebagai menag pada 26 Mei 2014. Dia kemudian digantikan Lukman Hakim Saifudin.

Kasus yang menjerat Suryadharma masih berproses di KPK. Penyidik pun belum menahan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan itu.

Sementara, Andi Mallarangeng ditetapkan sebagai tersangka korupsi proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang. Bogor. Status Andi ini dibacakan langsung oleh Ketua KPK Abraham Samad pada 7 Desember 2012.

Kala itu, KPK menjerat politisi Demokrat ini dengan kapasitas selaku pengguna anggaran di Kemenpora dalam proyek bernilai total Rp2,5 triliun itu. Tak mau menyandera kementerian dan ingin fokus pada kasus hukumnya, Andi kemudian menyatakan mundur dari jabatannya, hari itu juga. Dia kemudian digantikan politisi Demokrat lainnya, Roy Suryo.

Pada 18 Juli 2014, Andi divonis 4 tahun Sarana99.com Agen Texas Poker Dan Domino Online Indonesia Terpercaya penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta karena terbukti korupsi pada proyek itu. Mantan juru bicara kepresidenan itu juga diwajibkan membayar uang denda Rp200 juta.

Dari Rudi Rubiandini

Johan Budi mengatakan, kasus pemerasan yang menyeret Jero Wacik berdiri sendiri. Meski begitu, pengusutan kasus ini merupakan pengembangan dari dua kasus besar sebelumnya. Pertama, suap di lingkungan Satuan Tugas Khusus Minyak dan Gas (SKK Migas) yang menyeret Rudi Rubiandini. Kedua, dugaan korupsi dalam penggunaan dana Kesetjenan di Kementerian ESDM tahun 2012 yang menyeret sekjen saat itu, Waryono Karno.

"Dari pengembangan dua kasus itu, penyidik berhasil menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan JW (Jero Wacik) sebagai tersangka dengan sangkaan pemerasan," kata Johan. Keputusan menaikkan status Jero itu, kata Johan, diambil setelah KPK menggelar ekspose, pekan lalu.

Diawali saat KPK menangkap tangan Rudi Rubiandini yang saat itu menjabat sebagai Kepala SKK Migas, Selasa malam 13 Agustus 2013. Dari rumah dinas Rudi, penyidik menyita uang US$90.000 dan uang Sin$127.000. Selain itu, penyidik juga menyita uang dari rumah perantara suap yang belakangan diketahui bernama Deviardi sebesar US$200 ribu. Uang tersebut diduga suap dari PT Kernel Oil Pte Ltd Indonesia.

Penyidik juga bergerak cepat mengembangkan informasi yang mereka peroleh dengan menggeledah sejumlah tempat. Salah satunya ruang kerja Sekjen ESDM Waryono Karno. Dari penggeledahan 15 Agustus 2013, penyidik menemukan US$200 ribu di ruang kerja Waryono.

Sejak temuan uang dolar itu, nama Jero sudah disebut. Kala itu, Jero dimintai penjelasan soal uang dolar di kas sekjen. Jero sempat menyebut uang itu adalah uang operasional. Namun, Jero kemudian meralatnya. Uang dolar itu memang misterius sebab, kata Johan Budi kala itu, uang operasional seharusnya dalam bentuk rupiah, bukan dolar.

Waryono pun ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap di SKK Migas pada 16 Januari 2014. KPK kemudian menetapkan Waryono sebagai tersangka lagi pada 7 Mei 2014. Pada kasus yang terakhir, Waryono diduga terlibat dalam korupsi anggaran Kesetjenan ESDM tahun 2012. Dugaan kerugian negara dari korupsi anggaran Setjen ESDM itu mencapai Rp9,8 miliar.

Hingga kini, KPK masih menyidik kedua kasus yang menyeret Waryono Karno. Dari kasus Waryono Karno inilah KPK kemudian membidik Jero Wacik. Meski begitu, Jero sudah membantah keterlibatannya dalam korupsi anggaran Setjen ESDM ini.

"Saya memberi keterangan terkait penyelidikan dugaan penyimpangan dana di kementerian ESDM dari tahun 2010 sampai 2013. Itu yang surat ini bunyinya seperti itu. Saya menjelaskan tadi, ditanya 2010 tentu tidak tahu apa-apa, saya kan baru jadi menteri 2011 bulan Oktober," kata Jero di Gedung KPK, 16 Juli lalu.

Sementara itu, di kasus suap SKK Migas, Rudi dan sejumlah orang yang terlibat sudah menerima vonis. Rudi divonis 7 tahun penjara, sementara perantara suap, Deviardi, divonis 4,5 tahun.

Dalam kasus ini, Komisaris PT Kernel Oil Private Limited Simon Gunawan Tanjaya sebagai penyuap juga sudah divonis dengan bui tiga tahun. Kasus ini tengah dikembangkan dengan tersangka baru, yakni anggota DPR Sutan Bhatoegana dan Presiden Direktur PT Parna Raya Industri Artha Meris Simbolon.